BELUM ADA PROGRES, LSM GKS GARDA KAWAL SAMPANG PERTANYAKAN HASIL EVALUASI PJ KADES DI SAMPANG

sampang,beritainfrastruktur.com

kamis,1-september-2022

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Kawal Sampang (GKS) mempertanyakan progres dari Evaluasi Penjabat (PJ) Kepala Desa Se-Kabupaten Sampang - Madura - Jawa Timur.

Pasalnya hingga kini progres dari hasil Evaluasi itu belum diketahui Publik

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua LSM GKS Nurul Hidayat, Di Sekretariat Bersama GKS Perumahan Barisan Indah Kelurahan Gunung Sekar. Rabu, 31/8/2022.

Menurutnya selain janji dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat kembali muncul tuntutan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2022 - 2023, Evaluasi itu merupakan Amanah dari Peraturan Bupati (Perbup) nomor 27 tahun 2021

"Pemkab melalui Tim Kabupaten yang ditunjuk soyogyanya transparan dari proses Evaluasi Pj Kades, supaya masyarakat tidak menduga duga akan keseriusan Tim dalam menjalankan Amanah Perbup nomor 27 tahun 2021," ujar Nurul Hidayat

Diungkap, proses Evaluasi itu esensinya kan untuk memback up kebijakan Pemkab terkait Penyelenggaraan Pilkades Serentak tahun 2025

Apalagi ditengarai terjadi permasalahan Kepemimpinan Pj Kades di sejumlah Desa walaupun tidak bisa digeneralisasi menjadi sebuah kegagalan dalam penempatan PJ Kades

Ia berharap Pemkab segera menyampaikan hasil Evaluasi Pj Kades di 111 Desa secara transparan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat supaya terhindar dari penilaian negatif atas kebijakan yang dilakukan

Irham Nurdayanto Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD setempat mengaku Evaluasi sudah dilakukan

"Sudah mas tapi tidak bisa saya sampaikan, nunggu formalnya saja nanti saya infokan," tuturnya

Pengakuan yang sama diungkap Sekdakab H Yuliadi Setiawan S.Sos MM.

Menurutnya secara Administrasi sudah selesai dan secara umum cukup baik, namun saat disinggung dari hasil Evaluasi apakah ada kemungkinan Pencopotan atau Mutasi, hingga kini H Yuliadi Setiawan S.Sos MM masih belum memberikan klarifikasi

Sementara Fadol Ketua DPRD Sampang,  mengaku pernah berdiskusi dengan Pejabat di DPMD serta Sekdakab terkait Evaluasi Pj Kades

"Pada dasarnya tidak ada regulasi yang mengharuskan Eksekutif melaporkan hasil Evaluasi ke Legislatif, cuma Komisi I DPRD bisa koordinasi dengan DPMD sebagai Mitra Kerja," ungkapnya

Masih menurut Fadol, hingga kini belum ada perubahan terkait penempatan Pj Kades di 111 Desa."(mam).