Sampang, berita infrastruktur.com – Seorang pegawai Puskesmas Kamoning, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, diduga menjadi korban mutasi sepihak tanpa alasan yang jelas oleh Kepala Puskesmas setempat. Kebijakan tersebut memicu tanda tanya besar dan dinilai janggal, Rabu 08 /10/ 2025.
Menanggapi hal itu, H. Tohir, pembina Lembaga Garda Kawal Sampang (GKS) sekaligus kakek dari pegawai yang dimutasi, Zumrotul Mahbubah, menegaskan bahwa meskipun kepala puskesmas memiliki kewenangan melakukan mutasi, tindakan itu tidak boleh dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar yang sah.
“Kepala puskesmas memang punya hak memutasi pegawai, tapi harus ada alasan yang jelas. Jangan sembarangan memindahkan orang. Kami minta Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya Bapak Bupati, turun tangan menyelidiki hal ini,” tegas H. Tohir.
Ia menambahkan, mutasi pegawai seharusnya dilakukan sesuai prosedur administratif yang berlaku, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) serta melalui komunikasi yang layak dengan pihak bersangkutan.
“Mutasi harus melalui mekanisme yang benar, disertai persetujuan prinsip dan kelengkapan syarat sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian,” pungkasnya.
(mam)
0 Komentar