surabaya.beritainfrastruktur.com
Hari Buruh 1 Mei bukan sekadar tanggal merah. Ia adalah alarm tahunan yang seharusnya memekakkan telinga para pengelola negara. Sebab jika kita jujur pada definisi, buruh bukan hanya mereka yang berhelm di pabrik. Buruh adalah setiap orang yang menukar tenaga, pikiran, dan waktunya demi upah. Presiden adalah buruh. Menteri adalah buruh. Guru, perawat, petani, hakim, driver ojol, tentara, CEO, hingga pekerja seni. Kita semua buruh Republik Indonesia.
Konsekuensinya jelas: jika seluruh isi negara ini buruh, maka cara negara mengelola anggaran juga harus memakai logika buruh. Setiap rupiah APBN adalah keringat kolektif. Ia wajib dikelola tanpa bocor, tanpa amburadul, dan harus tepat mengenai jantung persoalan bangsa.
Sayangnya, realitas kita belum ke sana.
Kita menyaksikan program mercusuar bernilai triliunan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan tata kelola yang jauh dari kata beres. Niatnya mulia: melawan stunting. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan rantai birokrasi ruwet, data penerima kacau, vendor bermasalah, dan pengawasan lemah hanya menghasilkan satu hal: pemborosan anggaran atas nama rakyat. Di lapangan, kita dengar makanan basi, distribusi telat berhari-hari, hingga dugaan laporan fiktif. Ketika program gagal kelola, yang dikorbankan bukan hanya uang, melainkan kepercayaan publik.
Tragisnya, di saat negara sibuk dengan proyek yang “terlihat” besar, dua pilar penopang peradaban justru dibiarkan keropos: pendidikan dan kesehatan.
*Pertama, lihat buruh pendidikan kita.* Di pelosok-pelosok, masih banyak guru honorer mengabdi dengan upah Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, bahkan cairnya per triwulan. Mereka berdiri di depan kelas dengan atap bocor, papan tulis usang, dan buku satu untuk tiga anak. Kita berorasi tentang “SDM Unggul 2045”, tetapi membiarkan arsitek SDM itu hidup dalam kemiskinan yang dilembagakan. Mustahil mencetak generasi emas jika tangan yang membentuknya gemetar karena memikirkan makan besok.
*Kedua, lihat buruh kesehatan kita.* Bidan desa, perawat Puskesmas, dokter internship. Mereka adalah benteng pertama saat nyawa dipertaruhkan. Namun insentif untuk daerah terpencil sering terlambat enam bulan. Jam kerja 36 jam nonstop tanpa istirahat layak adalah cerita biasa. Mereka disumpah menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi negara abai menyelamatkan hidup mereka. Kita cemas angka kematian ibu dan bayi tinggi, tetapi kita tutup mata saat penolong persalinan itu pingsan karena kelelahan dan malnutrisi.
Ini bukan lagi soal “kesejahteraan kurang”. Ini darurat peradaban. Sebuah negara tidak akan pernah kuat jika otak bangsanya dibiarkan bodoh dan badan bangsanya dibiarkan sakit. Otak cerdas lahir dari ruang kelas yang layak. Badan sehat lahir dari fasilitas kesehatan yang manusiawi. Dan keduanya hanya mungkin jika buruh pendidikan dan buruh kesehatan dimuliakan terlebih dahulu.
Karena itu, Hari Buruh 2026 harus jadi momentum menggugat ulang prioritas nasional.
1. *Hentikan politik pencitraan anggaran.* Setiap program jumbo wajib lulus uji tata kelola: transparan, bisa dilacak digital, diaudit independen, dan pelanggarnya dihukum maksimal. Korupsi dana pendidikan dan kesehatan adalah kejahatan terhadap masa depan.
2. *Wujudkan belanja wajib yang sampai.* Konstitusi sudah mengamanatkan 20% APBN untuk pendidikan dan minimal 5% untuk kesehatan. Persoalannya bukan di angka, tapi di eksekusi. Pastikan porsi terbesarnya sampai ke buruh garda depan: gaji layak guru dan nakes, beasiswa ikatan dinas untuk daerah 3T, dan perbaikan infrastruktur sekolah serta Puskesmas.
3. *Tetapkan standar Upah Martabat Nasional* khusus untuk guru dan tenaga kesehatan. Mereka tidak menjual jam kerja. Mereka menjual masa depan bangsa. Menghitung upah mereka dengan logika KHL buruh industri adalah penghinaan.
Kita sering salah menaruh kereta di depan kuda. Kita mengira ekonomi tumbuh dulu baru buruh sejahtera. Padahal sebaliknya: buruh yang cerdas, sehat, dan sejahtera adalah satu-satunya mesin pertumbuhan yang berkelanjutan.
Hari Buruh adalah milik kita semua. Maka perjuangannya juga milik kita semua. Berhentilah memandang buruh sebagai objek. Buruh adalah subjek utama Republik. Dan di antara semua buruh, yang paling wajib diselamatkan pertama kali adalah mereka yang menjaga akal dan raga anak-anak kita.
Sebab bangsa yang membiarkan gurunya miskin dan perawatnya menangis, sesungguhnya sedang menandatangani surat kematiannya sendiri.
Selamat Hari Buruh. Waktunya bekerja dengan nurani.
---
R. Mohammad Ali Zaini
Ketua Umum DPP LPKAN Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia
0 Komentar